Pemerintah daerah di Sumatera Barat, hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (THLRP) atas LHP yang telah diterbitkan pada 2021, rata-rata progres tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah sebesar 76,66 persen. Adapun dalam Rencana Strategis (Renstra 2020-2024) BPK menargetkan persentase penyelesaian ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Analisis laporan keuangan merupakan seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Pada umumnya, analisis laporan keuangan dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu: Kreditur dagang -> fokus pada likuiditas perusahaan Pemegang obligasi -> fokus pada kemampuan arus kas Laporan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran temuan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Hasil uji-t untuk Hipotesis 1 diperoleh angka -1.172 yang berarah negatif, itu berarti Purworejo. Populasi dari penelitian ini adalah semua laporan APBD yang berasal dari Kabupaten Purworejo, sedangkan sampel dari penelitian ini adalah laporan APBD Kabupaten Purworejo dengan periode anggara 2014-2017 yang sudah diaudit. Metode pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif.
Simak daftar 74 perusahaan gadai terdaftar dan sudah berizin di OJK per April 2021: PT Pegadaian (Persero) PT HBD Gadai Nusantara. PT Gadai Pinjam Indonesia. PT Sarana Gadai Prioritas. PT Sili Gadai Nusantara. PT Jawa Barat Gadai. PT Pergadaian Dana Sentosa.

Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Swasta. Nah, mungkin dari kalian masih ada yang belum paham, bahwa laporan keuangan publik (sektor pemerintah) dan swasta memiliki perbedaan terkait pengelolaannya. Jika dilihat dari perbedaannya, bisa dilihat dari beberapa jenis laporan keuangannya, tujuannya, teknik akuntansi yang dipakai, serta

28 Februari 2023 1859 Print. Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2022 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK, Selasa (28/2/2023). Laporan diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dan diterima oleh Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPKP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan 3.2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Proses pembuatan laporan keuangan pemda ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan laporan keuangan yang telah

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk waktu yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai

BG0YcJ.
  • 6yyq2ca4uo.pages.dev/797
  • 6yyq2ca4uo.pages.dev/992
  • 6yyq2ca4uo.pages.dev/873
  • 6yyq2ca4uo.pages.dev/791
  • 6yyq2ca4uo.pages.dev/741
  • 6yyq2ca4uo.pages.dev/682
  • 6yyq2ca4uo.pages.dev/503
  • 6yyq2ca4uo.pages.dev/59

    • laporan keuangan daerah yang sudah diaudit